PPN atas kegiatan usaha Perbankan

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14464

Proteksi dan Investasi, Tanpa Unit Link pun Bisa.

Sudah selama beberapa tahun ini saya selalu menjadi target market dari agen asuransi yang juga teman baik saya. Produk asuransi yang ditawarkan pun sangat menarik pada saat ditawarkan kepada saya. Perlindungan kesehatan, jaminan dana pensiun, uang pertanggungan dari asuransi jiwa, dan segudang manfaat lain. Ada yang menawarkan bahwa semua itu bisa didapatkan hanya dengan “menabung” sebesar Rp.1.000.000-an selama beberapa periode waktu.

Sekilas tawaran itu sangat menarik, apalagi ketika ditawarkan kepada saya yang awam ilmu asuransi, manajemen keuangan dan ilmu investasi tingkat tinggi ala Robert Kiyosaki. Membaca tulisan kecil-kecil pada polis, syarat-kondisi yang panjang, dan angka-angka yang njlimet kerap membuat kepala pusing ketika mencoba berlama-lama mempelajari dokumen tersebut.

Apabila kita renungkan, semua yang ditawarkan oleh teman saya adalah sesuatu yang baik, berkaitan dengan proyeksi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Unsur ketidakpastian itulah yang seharusnya kita proteksi sejak dari dini. Kita tidak mau kan pada saat terjadi financial disaster (bencana keuangan) pada diri dan keluarga kita pada saat kita tidak siap gara-gara lalai dalam merencanakan proyeksi keuangan dimasa depan.

Berkaitan dengan proyeksi masa depan, inilah yang diiming-imingkan perusahaan asuransi dengan nama investasi masa depan, dana pendidikan, dana tidak terduga, dana pensiun, dan dana kesehatan. Semuanya menunjukkan berapa uang yang akan kita terima sebagai imbal hasil “tabungan” pada masa sekarang. Jumlahnya pun kadang membuat kita terkagum-kagum.

Nah, apakah saya menerima tawaran teman saya tersebut untuk membeli produk paket asuransi+investasi-nya yang penuh dengan fitur itu? Jawabannya sayang sekali adalah tidak. Mengapa tidak, akan saya jelaskan ditulisan saya ini.

Apakah emas dalam periode “bubble”?

Tulisan ini saya buat atas feedback email dari beberapa rekan terhadap catatan saya terdahulu. Disitu saya menuliskan bahwa sebagai alternatif untuk lindung nilai asset (hedging) saya memutuskan untuk membeli emas, yang dikategorikan orang sebagai komoditi pertambangan itu. Ada rekan yang juga berpendapat bahwa periode keemasan emas ini adalah sebagai bubble yang setiap saat bisa pecah (burst) seperti halnya stock, housing, dan sebagainya. Teorinya sederhana, apabila nilai emas ini tinggi diatas inflasi kemudian demand lebih tinggi dari supply karena banyak investor bertindak spekulatif maka nilai akan overprice. Lalu apakah benar emas sebenarnya dalam periode bubble?

Kisah Sukses Pribadi Seorang Agen Asuransi

Dari beberapa diskusi saat saya bertemu dengan teman yang berprofesi agen asuransi, rata-rata mereka menanyakan kepada saya bagaimana caranya agar sukses di profesi tersebut. Sukses yang sering didefinisikan adalah komisi ratusan juta per-bulan, bonus wisata keliling dunia, mencapai kebebasan waktu, dan sebagainya. Saya menjawab mengapa tidak bertanya kepada manager anda (yang tentunya sudah terbukti sukses) bagaimana cara untuk sukses? Jawabnya adalah “kita tidak bisa membandingkan dengan mereka, mereka tuh teman pengusahanya banyak, daftar prospeknya orang-orang kaya semua, dan mereka tinggal diperumahan elit, intinya kita berada didunia yang berbeda dengan mereka. Kalo saya kan hanya lulusan diploma, anak orang biasa, teman saya pun rata-rata juga orang-orang biasa,intinya market saya tidak potensial”

Apakah benar pendapat itu? Mari kita cari jawabnya bersama-sama.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2009 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya

File nya bisa didownload disini

Semoga bermanfaat

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-39/PJ/2009 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-39/PJ/2009 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

Bisa didownload disini

Workshop PPh Pasal 21/26 tahun 2009

PrimaryCons Tax Center menyelenggarakan workshop:

UPDATING PPh PASAL 21/26 TAHUN 2009

(PerMenKeu 252/PMK.03/2008 , PerDirjen Pajak PER-31/PJ/2009, PerDirjen Pajak PER-32/PJ/2009)

Monday | 29 Jun, 2009 (08:30-16:30)
Resto Nine, Mayjend Sungkono Surabaya

TEMPAT TERBATAS !!!!!!!!!

MATERI PELATIHAN : Pengertian dan ruang lingkup PPh 21/26 Memahami PerMenKeu 252/PMK.03/2008 dan PerDirjen Pajak PER-31/PJ/2009 serta PER – 32 PJ th 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh 21 Dan Atau Pasal 26. Jenis Penghasilan yang dipotong dan tidak dipotong PPh Pasal 21/26 Jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh 21 Final Tips & trik penghitungan serta pemotongan SPT PPh Pasal 21/26 sesuai PerMenKeu 252/PMK.03/2008 dan PerDirjen Pajak PER-31/PJ/2009 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima pensiun yang menerima pensiun secara bulanan Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun Diskusi dan Studi Kasus perhitungan dan pengisian formulir SPT PPh 21 Masa terbaru Include 1 Kali Coffee Break 1 Kali Makan Siang Makalah, CD Aplikasi PPh 21 sesuai peraturan terbaru Konsultasi Perpajakan Gratis Sertifikat Investasi Rp. 450.000 + Discount 50% bagi Peserta ke 4 dari Satu Perusahaan yang Sama Date Monday | 29 Jun, 2009 Time 08:30-16:30 Venue Resto Nine Jl. Mayjend Sungkono, Surabaya Course Instructors Tim Instruktur PrimaryCons Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan

PP PP mulai bermunculan

Nukilan dari Kontan Online

Sedikit demi sedikit, pemerintah lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak rupanya menepati janji untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Catatan KONTAN menyebutkan, setidaknya 16 PP harus menerbitkan PP sebagai petunjuk pelaksana (juklak) UU PPh. Nah dari jumlah itu, telah enam PP diterbitkan pemerintah.

Kewajiban Pencatatan bagi WP OP

Dengan terbitnya PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 4/PJ/2009 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI membawa perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut diantaranya adalah ketentuan tentang pencatatan bagi WP OP yang saya kira cukup ribet bagi sebagian besar WP OP (khususnya yang terdaftar sebagai WP OP yang tidak melakukan pekerjaan bebas/mempunyai usaha). karena dengan keluarnya peraturan ini, maka mereka harus melakukan sistem pencatatan sistematis sesuai yang ditentukan dalam peraturan ini. Belum lagi kewajiban menyimpan dokumen-dokumen pendukung selama 10 tahun. Dan ingat, peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2009. Jadi kita harus siap-siap tambah kesibukan baru untuk mendapat sebutan sebagai wajib pajak yang baik dan bijak. Bagaimana komentar anda?

Peraturan terkait lihat disini

DPR: Perpanjangan Sunset Policy Batal

Membaca berita di Investor Daily Indonesia, tanggal 30 Januari 2009 semakin bingunglah wajib pajak Indonesia mengenai pelaksanaan sunset policy. dari awal banyak yang menyesalkan konsep, persiapan program Dirjen Pajak ini. mestinya kalau menjadi program pemerintah (bukan hanya program Dirjen Pajak saja, pelaksanaan dan hasilnya mungkin jauh lebih baik)..Bagaimana komentar anda?

Berikut kutipan berita yang saya dapatkan dari Indonesia Daily News.

JAKARTA , Kalangan DPR menilai kebijakan perpanjangan masa berlaku penghapusan sanksi pajak penghasilan (sunset policy) menjadi 31 Maret 2009 bisa batal karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan itu hanya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 66 Tahun 2008.

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 37A ayat 2 menetapkan sunset policy berakhir 31 Desember 2008.

Selain itu, pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 5 Tahun 2008 tentang Perubahaan Keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang KUP menjadi UU yang diharapkan menjadi dasar hukum perpanjangan sunset policy kemungkinan ditolak DPR.