NEW! UPDATE POKOK-POKOK PERUBAHAN KETENTUAN PADA PPh 21 TERKAIT UNDANG-UNDANG PPh NO 36 TAHUN 2008 (TERMASUK BIAYA JABATAN, DAN KETENTUAN BARU YANG LAIN)

Pada prinsipnya perubahan UU KUP dan PPh pada tahun 2007 dan 2008 membawa dampak terhadap perhitungan PPh Pasal 21, perubahan tersebut mengakibatkan berubahnya tarif PTKP dan perubahan tarif PPh 21, dan penambahan tarif tambahan bagi yang tidak ber NPWP. Perubahan Terkait UU PPh:

Tarif Pasal 17 UU PPh

Untuk menghitung Pajak Penghasilan yaitu dengan mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan kena pajak (PKP). Sedangkan tarif PPh dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (s.d. 2008)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan 25.000.000 5%

Diatas 25.000.000 s.d. 50.000.000 10%

Diatas 50.000.000 s.d. 100.000.000 15%

Diatas 100.000.000 s.d. 200.000.000 25%

Diatas 200.000.000 35%

Wajib Pajak Orang Pribadi (Mulai 2009)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan 50.000.000 5%

Diatas 50.000.000 s.d. 250.000.000 15%

Diatas 250.000.000 s.d. 500.000.000 25%

Diatas 500.000.000 30%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Pasal 7)

Untuk menghitung penghasilan kena pajak orang probadi adalah jumlah penghasilan bersih dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sedangkan PTKP sbb :

1. PTKP Tahun 2006 s.d. 2008

a. Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;

b. Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dengan syarat : 1. Isteri sebagai karyawati yang memperoleh penghasilan yang telah dipotong PPh 21, dan 2. Pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha dan pekerjaan bebas suami

d. Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

2. PTKP mulai tahun 2009

a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Perubahan Tarif Biaya Jabatan/Pensiun tahun 2009

Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun mulai 1 Januari 2009 telah berubah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008. Biaya Jabatan Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan brubo, sctinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 Download peraturan terkait disini

Penambahan Pengenaan Pajak sebesar 20% bagi yang tidak ber NPWP

UU PPh Pasal 21 ayat 5a Pemerintah akan mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karya-wan/pegawai yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) Terhitung mulai 1 Januari 2009 sebesar 20% (untuk PPh Pasal 21) Kutipan: ”Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.” Cara Pemberian NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 1. Datang langsung ke KPP 2. e-Registration melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling 3. e-Registration melalui internet Persyaratan pemberian NPWP, yaitu : 1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan 2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan; dan 3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak.

Bagian Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21 untuk pegawai harian/mingguan

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK. 03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. * Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya sampai dengan jumlah Rp150.000,00 (scratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. * Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto jumlahnya melebilhi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. * Ketentuan di atas tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yanng dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. Download peraturan terkait disini

Untuk melihat peraturan tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI klik disini

2 Tanggapan

  1. […] NEW! UPDATE POKOK-POKOK PERUBAHAN KETENTUAN PADA PPh 21 TERKAIT UNDANG-UNDANG PPh NO 36 TAHUN 2008 … Pada prinsipnya perubahan UU KUP dan PPh pada tahun 2007 dan 2008 membawa dampak terhadap perhitungan PPh Pasal 21, […] […]

  2. wah2… trims… saya minta contoh perhitugnan/soalnya dunk… thx… ke e-mail saya yach… ^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: